SIARAN PERS
Kinerja Penyaluran APBN di Kabupaten Pesisir Selatan hingga Triwulan IV 2024 dan Pagu APBN Tahun 2025
Oleh:
Deni Aditya
Kepala Seksi PDMS KPPN Painan
Painan, Januari 2025
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berperan menyalurkan APBN secara transparan dan akuntabel melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), termasuk KPPN Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kinerja Penyaluran APBN Tahun 2024
Pada tahun 2024, pagu APBN yang dikelola oleh KPPN Painan sebesar Rp1,85 triliun, meningkat 4,7% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,72 triliun. Realisasi hingga Triwulan IV mencapai Rp1,80 triliun atau 97,49?ri pagu.
Detail realisasi sebagai berikut:
Belanja Pemerintah Pusat: Rp370,84 miliar (100,64%)
Belanja Pegawai: Rp217,00 miliar (105,38%)
Belanja Barang: Rp146,65 miliar (94,50%)
Belanja Modal: Rp7,19 miliar (97,55%)
Transfer ke Daerah: Rp1,43 triliun (96,71%)
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp26,91 miliar (100%)
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp905,02 miliar (96,75%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik: Rp334,06 miliar (94,78%)
Dana Desa: Rp167,64 miliar (100%)
Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 99,14% disebabkan antara lain oleh penghematan perjalanan dinas pada Triwulan IV.
Pagu APBN Tahun 2025
Untuk tahun 2025, pagu APBN Kabupaten Pesisir Selatan masih dalam tahap pengalokasian dengan fokus pada pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
Transformasi dan Digitalisasi
KPPN Painan terus mendorong implementasi digitalisasi pembayaran, seperti Digital Payment (Digipay), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS), guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hingga akhir 2024:
2 Satker menggunakan Digipay
6 Satker menggunakan KKP
29,4% Satker menggunakan CMS, meningkat dari 24,2% tahun sebelumnya.
Komitmen dan Harapan
Kinerja penyaluran APBN yang optimal berkontribusi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. KPPN Painan berkomitmen meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan satuan kerja untuk memastikan pelaksanaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Deni Aditya
Kepala Seksi PDMS KPPN Painan