Pesisir Selatan--Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, perlu disikapi oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.
Sebab dengan terganggunya sektor-sektor ekonomi, membuat angka kemiskinan di masyarakat menjadi dinamis atau berubah-ubah. Hal itu juga berpotensi terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Demikian disampaikan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, kepada pesisirselatan.go.id Sabtu (7/8).
"Karena terjadinya perubahan angka atau pergeseran masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini, maka pemerintah daerah perlu kembali melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin melalui kerjasama pemerintahan nagari," katanya.
Upaya itu bertujuan agar berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin, benar-benar tepat sasaran di masa datang.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Pessel, Zulpian Aprianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rita Susandra, ketika dihubungi menjelaskan bahwa di daerah itu memang selalu terjadi perubahan angka terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik BLT, PKH dan lainnya.
"Tahun 2020 lalu di daerah ini Jumlah KPM-PKH ada sebanyak 17.595 KK, karena pandemi Covid-19, maka kemungkinan perubahan angka, atau pergeseran KPM tersebut cukup berpotensi juga terjadi di tahun 2021 ini. Agar benar-benar valid dan tepat sasaran, sehingga di tahun ini kita kembali melakukan pendataan dengan bekerja sama dengan pemerintahan nagari," jelasnya.
Ditambahkan Rita bahwa up-date data tersebut dilakukan pihaknya per triwulan setiap tahunnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Penanganan Fakir Miskin. (05)