Pesisir Selatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pendampingan pada nagari-nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN).
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, Sabtu (7/8) di Painan.
Ia mengungkapkan, pendampingan penyusunan RPJMN itu guna menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, khususnya bagi walinagari hasil Pilwana 2021.
Langkah Itu dilakukan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) agar tidak ada tumpang tindih program dan kegiatan, katanya.
Menurut Wendi, keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN itu sangat penting guna akselarasi pembangunan daerah dan nagari. Program kerja nagari harus mengacu pada kabupaten. Demikian juga kabupaten yang merujuk pada provinsi dan nasional.
Di Pesisir Selatan, lanjut Wendi, nagari memiliki potensi sangat besar dalam mewujudkan pembangunan daerah. Tiap tahun, aliran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp 250 miliar per tahun, tersebar di 182 nagari. Jumlah itu tercatat paling besar di Sumatera Barat.
“Jika ini bisa dikolaborasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, tentu daya kejutnya akan menjadi sangat luar biasa,” terangnya. (03)