Pesisir Selatan--Rendahnya harga penjualan komoditi gambir di tingkat petani di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), membuat kesejahteraan petani gambir masih jauh dari harapan.
Terkait kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) akan menyiapkan strategi pengelolaan komoditas gambir tersebut agar penetapan harga tidak lagi dimonopoli oleh pedagang sehingga bisa lebih menguntungkan petani.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, saat berdialog dengan petani gambir di Nagari Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Minggu (8/8) mengatakan bahwa kondisi itu perlu disikapi oleh pemerintah daerah dan pemerintahan nagari melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMN) yang ada.
"Selama ini harga gambir ditentukan oleh pedagang, sementara petani hanya bisa menerima. Akibatnya petani cenderung dirugikan karena harga seringkali sangat rendah. Kita siapkan strategi agar harga tidak lagi jadi monopoli pedagang," kata Wagub Sumbar, Audy Joinaldy ketika itu.
Menurutnya untuk memutus monopoli harga itu, perlu intervensi dari pemerintah. Salah satu solusi yang tengah dijajaki saat ini adalah pembentukan BUMD Agro guna menampung hasil gambir masyarakat dengan sistem resi gudang.
Melalui pola itu, maka pedagang nantinya hanya akan berhubungan dengan BUMD Agro, tidak lagi langsung masuk ke kebun gambir milik rakyat. Namun, untuk mewujudkan hal itu, petani gambir harus kompak mendukung solusi yang akan dihadirkan.
Wagub menambahkan strategi yang tengah digagas itu tidak hanya melibatkan Pemprov Sumbar tetapi juga didukung oleh tim dari Kementerian Investasi yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan menyiapkan studi kelayakan serta formula yang tepat dalam pengelolaan gambir.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar, Maswar Dedi, yang juga turut hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan tim dari Kementerian Investasi akan turun dalam tahun ini. Karena itu dia meminta agar Bupati Pessel bisa menfasilitasi.
"Ini saya katakan, sebab Sumbar adalah perodusen dari 80 persen gambir dunia. Potensinya sangat besar karena itu tim Kementerian Investasi akan memberikan perhatian khusus untuk komoditas ini," jelasnya.
Ia mengatakan produk turunan dari gambir bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti bahan baku tinta batik, kosmetik, pewarna garmen hingga permen gambir. Pasar untuk komoditas itu sangat luas bahkan di dalam negeri.
Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Nagari (BPMN) Sumbar, Syafrizal, juga menjelaskan bahwa dana desa (DD) bisa dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi daerah.
Ada tiga pemanfaatan dana desa pada 2021 ini yang bisa dilakukan. Diantaranya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, BLT Desa dan kegiatan padat karya.
Sementara itu Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, menjelaskan bahwa gambir merupakan salah satu potensi daerah yang bisa dikembangkan dengan harga yang menguntungkan. Dan itu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
"Berdasarkan data BPS tahun 2020, luas kebun gambir di Pessel mencapai 9.963 hektare. Potensi itu diyakini akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pessel di masa datang," timpalnya. (05)